TAJUKWARTA.COM – Pemerintah Iran berencana memberlakukan pungutan biaya bagi setiap kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur laut paling vital bagi distribusi minyak global.
Mengutip laporan Bloomberg News, Iran mengusulkan tarif sebesar US$1 atau sekitar Rp16.900 per barel minyak yang diangkut. Dengan skema tersebut, kapal tanker jenis Very Large Crude Carrier (VLCC) berkapasitas hingga 2 juta barel dapat dikenakan biaya mencapai US$2 juta atau sekitar Rp33,8 miliar dalam satu kali pelayaran.
Selain itu, Iran disebut tidak akan menerima pembayaran menggunakan dolar AS. Pemerintah negara tersebut lebih memilih transaksi menggunakan Yuan China atau aset digital seperti stablecoin. Proses pembayaran juga dikabarkan harus melalui prosedur yang melibatkan Korps Garda Revolusi Iran.
Kebijakan ini dinilai berpotensi berbenturan dengan hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea yang menjamin hak lintas damai di perairan teritorial, termasuk di selat internasional seperti Hormuz.
“Berdasarkan Pasal 19 UNCLOS, lintasan dianggap damai selama tidak merugikan perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pesisir,” ujar Apurva Mehta seperti dikutip dari Al Jazeera.
Namun demikian, Parlemen Iran diketahui belum meratifikasi UNCLOS. Hal ini membuat Iran merasa memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan sendiri di wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, Iran akan berpendapat bahwa mereka tidak terikat oleh rezim internasional di bawah UNCLOS,” tambah Mehta.
Di tengah rencana kebijakan tersebut, tensi geopolitik kawasan turut memanas. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan keras terkait Iran.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut kemungkinan serangan lanjutan terhadap target strategis di Iran. Pernyataan itu muncul setelah ia mengunggah video serangan udara AS yang menghantam sebuah jembatan di Teheran dan menewaskan delapan orang.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil tidak akan melemahkan negaranya.
“Menyerang bangunan sipil, termasuk jembatan, tidak akan memaksa warga Iran untuk menyerah,” tegas Zarif.
Rencana pungutan di Selat Hormuz ini berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan, sekaligus berdampak pada stabilitas pasar energi global. (EYM)
