TAJUKWARTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Permintaan ini disampaikan menyusul lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai kenaikan harga avtur berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga avtur di tengah dinamika global memang menjadi tantangan yang sulit dihindari. Namun, dampaknya terhadap harga tiket pesawat tetap dapat dikelola melalui kebijakan yang tepat.
“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” tegasnya.
Rivqy juga menyoroti krisis avtur yang telah melanda sejumlah negara, salah satunya Vietnam, yang bahkan harus memangkas jadwal penerbangan secara drastis akibat keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Ia menegaskan kondisi serupa tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.
Ia menilai kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan terhadap avtur impor serta efisiensi operasional maskapai.
“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” tambahnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Rivqy mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan lonjakan tarif tiket.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kapasitas produksi avtur dalam negeri serta efisiensi distribusi guna menekan biaya logistik. Tak kalah penting, menurutnya, sinergi antara maskapai BUMN dan swasta perlu diperkuat agar industri penerbangan nasional tetap stabil di tengah tekanan global.
“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” jelasnya. (IPZ)
