TAJUKWARTA.COM – Penguatan kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan kolaborasi lintas pihak menjadi perhatian utama dalam kegiatan Refleksi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Jawa Timur, Minggu (6/9/2026)
Kegiatan yang digelar di Aula BPBD Provinsi Jawa Timur, 5 September 2026, tersebut mempertemukan perwakilan FPRB dari berbagai kabupaten/kota, BPBD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, relawan, penyandang disabilitas, dunia usaha, media, hingga mitra pembangunan.
Forum menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan FPRB Jawa Timur sekaligus merumuskan langkah penguatan kelembagaan dan kolaborasi pengurangan risiko bencana ke depan.
Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Sudarmanto mengatakan, refleksi diperlukan agar keberadaan forum tidak hanya diukur dari aktivitas yang telah dilakukan, tetapi juga dari perubahan nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Refleksi bertujuan untuk melihat perubahan nyata yang terjadi, mengukur manfaatnya, mengevaluasi kekuatan jejaring, serta memastikan keberlanjutannya,” kata Sudarmanto.
Menurutnya, FPRB Jawa Timur perlu terus diperkuat sebagai wadah kolaborasi multipihak yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan. Hubungan antara FPRB dan BPBD juga perlu dibangun dalam kerangka kemitraan strategis.
“FPRB dan BPBD harus membangun sinergi dan komunikasi yang baik agar dapat berjalan beriringan,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Provinsi Jawa Timur Dadang Iqwandy menyampaikan bahwa penguatan FPRB kini memiliki landasan regulasi yang lebih kuat setelah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026.
Menurut Dadang, regulasi tersebut memperkuat posisi FPRB sebagai wadah sinergi multipihak dalam pengurangan risiko bencana. Karena itu, keanggotaan dan keterlibatan FPRB tidak hanya perlu bertumpu pada relawan, tetapi juga merangkul dunia usaha, media, akademisi, komunitas, serta unsur pentahelix lainnya.
“Penanggulangan bencana adalah pekerjaan rumah kita bersama,” kata Dadang.
Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dengan 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, serta sekitar 8.500 desa/kelurahan. Dalam pemaparan forum disebutkan masih terdapat ribuan desa, sekolah, dan pesantren yang berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Salah satunya melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, saat ini terdapat 2.078 Destana di Jawa Timur. Namun, masih terdapat ribuan desa rawan bencana yang membutuhkan penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri. Penguatan forum masyarakat dan jejaring multipihak menjadi bagian penting dalam memperluas kapasitas kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.
Guru Besar Geologi UPN Veteran Yogyakarta Prof. Eko Teguh Paripurno menekankan, penguatan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) harus diarahkan pada perubahan nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan PRBBK tidak cukup hanya diukur dari jumlah desa yang memperoleh status Destana maupun banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Ketangguhan sejati harus terwujud dalam bentuk pengetahuan, kemandirian pengambilan keputusan, serta tindakan antisipatif warga secara nyata,” ujarnya.
Kolaborasi dengan dunia usaha turut menjadi pembahasan dalam kegiatan refleksi tersebut. Perwakilan unsur dunia usaha FPRB Jawa Timur, Ratna Ningsih, mengatakan kontribusi sektor usaha selama ini masih banyak terlihat pada fase tanggap darurat.
Ia mendorong agar kerja sama antara dunia usaha dan unsur penanggulangan bencana diperluas hingga fase prabencana. Dengan demikian, sektor usaha dapat turut berkontribusi dalam membangun ketangguhan masyarakat sebelum bencana terjadi.
Dukungan terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana juga disampaikan Program SIAP SIAGA Jawa Timur. Dukungan tersebut mencakup aspek kelembagaan, regulasi, kapasitas, serta penguatan kolaborasi multipihak.
Partnership and Program Implementation Manager SIAP SIAGA Jawa Timur Mambaus Su’ud mengatakan, program tersebut selama ini telah berkolaborasi dengan BPBD dan berbagai pihak dalam mendukung penguatan regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur.
Selain itu, SIAP SIAGA tengah mendukung pengembangan sistem informasi terpadu FPRB yang direncanakan terhubung dengan sistem data penanggulangan bencana.
Sistem tersebut antara lain akan mencakup data relawan beserta keahlian yang dimiliki. Keberadaan sistem informasi tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat mobilisasi dukungan dan sumber daya ketika terjadi bencana.
Hasil Refleksi PRBBK Jawa Timur selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembelajaran dan konsolidasi menuju Musyawarah Besar (Mubes) V FPRB Jawa Timur.
Pembahasan dan pembelajaran dari forum tersebut juga akan dibawa ke forum nasional sebagai bagian dari upaya berbagi praktik dan pengalaman dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
Penguatan FPRB Jawa Timur diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi kelembagaan, tetapi mampu memperkuat jejaring multipihak dan mendorong masyarakat menjadi semakin siap, mandiri, serta mampu mengambil tindakan antisipatif dalam menghadapi risiko bencana. (SEJ)
